Apa Jadinya Jika Indonesia Jadi Negara Serikat?

تفصیل

Bayangin ada negara yang aturan di tiap daerahnya beda-beda. Ada yang ngebolehin punya senjata api, ada yang engga. Ada yang punya hari libur tambahan tiap tahun, ada yang engga. Batas usia dewasa per daerah juga beda-beda. Atau ada juga yang ngelegalin narkoba, padahal di hukum negara masih dilarang! Gimana jadinya kalau Indonesia berubah jadi negara serikat? Apakah bakal lebih sejahtera, atau malah… menderita? Enjoy the video~ --- Tanyakan pertanyaan aneh anda di sini! NGGA ada pertanyaan yang bodoh! 'Kok Bisa' ngga cuma sekedar mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlihat bodoh, aneh dan dungu di sini, tapi juga mencoba menumbuhkan rasa keingintahuan anda terhadap segala hal di dunia ini. Jadi, tunggu apalagi? Ayo subscribe, let's watch the videos and go curiosity! --- FAQ (Frequently Asked Questions): Q: Min, upload tiap hari apa? A: Tiap hari Rabu dan Sabtu. Tapi kadang-kadang ada video yang butuh waktu pembuatan lebih lama. So, stay tuned! Q: Min, animasinya pake software apa? A: Adobe After Effects Q: MIN, KENAPA DI VIDEONYA ADA BAKSONYA TERUS!? A: Bakso is inspiration *wink --- 📺 Follow Kok Bisa Website: https://kokbisa.id (📝 artikel mendalam seru tiap 2 minggu) Discord: https://www.kokbisa.id/discord (💬 ngobrol seru sesama pencinta sains) Instagram: https://instagram.com/kokbisa (🖼️ infografik baru tiap hari) TikTok: https://www.tiktok.com/@kokbisachannel (📱 video singkat seru) Twitter: https://twitter.com/kokbisachannel (📞 diskusi di space tiap 2 minggu) --- For business inquiries: collab@rombak.media --- References: Amnesty UK. (2017, Februari 24). A licence to discriminate? Trump's Muslim refugee ban. Amnesty.org.uk. Retrieved September 16, 2025, from https://www.amnesty.org.uk/licence-discriminate-trumps-muslim-refugee-ban Badan Pemeriksa Keuangan. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan.bpk.go.id. Retrieved September 16, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-- Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tah