Kebebasan Berpendapat Menyempit di KUHAP dan KUHP Baru

Paglalarawan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. KUHP berisi pasal yang mengancam kebebasan berpendapat. Misalnya pasal pidana penghinaan kepada presiden dan wakil presiden yang “hidup” lagi. Mengkritik pejabat negara kini terancam penjara. Sementara itu, KUHAP turut memberikan kewenangan ekstra kepada aparatur hukum.----------------------Baca Majalah Tempo terbaru: ⁠https://www.tempo.co/mingguan⁠Untuk berlangganan Tempo, klik di sini: https://s.id/jan2026